SUARAINTERAKTIF.COM,KENDARI – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM) menyatakan dukungannya terhadap peran Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, GPM juga mengingatkan agar penegakan ketertiban tidak dilakukan dengan cara represif yang berpotensi mencederai kebebasan berpendapat.
Wasekjend DPP GPM, Abdur Rajab Saputra, S.Sos, menegaskan bahwa demokrasi hanya bisa tumbuh jika keamanan dan kebebasan berekspresi berjalan beriringan.
“Polri adalah garda terdepan dalam menjaga ketertiban. Kami mendukung sepenuhnya peran itu, karena tanpa keamanan yang stabil, demokrasi tidak akan bisa tumbuh. Tetapi, menjaga keamanan tidak boleh dimaknai sebagai upaya membungkam aspirasi rakyat,” ujarnya, Jumat (29/8/25).
Menurut Abdur, kebebasan berpendapat merupakan pilar penting demokrasi. Karena itu, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dijaga, dengan syarat penyampaiannya berlangsung tertib dan damai.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan aparat kepolisian. Demonstrasi, kata dia, sah secara hukum, tetapi harus dilakukan secara bermartabat agar tidak menimbulkan gesekan di lapangan.
“Jika masyarakat bisa menjaga ketertiban, dan Polri mengedepankan pendekatan humanis, maka sinergi ini akan menjadi contoh baik bagi kualitas demokrasi kita,” jelasnya.
Selain itu, Abdur Rajab mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh Polri. Ia meminta agar aparat yang terbukti melakukan tindakan represif saat mengawal aksi masyarakat diproses sesuai hukum
“Oknum yang terbukti represif harus diproses sesuai hukum. Polri tidak boleh ragu menindak aparat yang melampaui batas, karena dengan begitu citra Polri sebagai pelindung rakyat akan semakin kuat,”tutupnya.
