SUARAINTERAKTIF.COM,KOLAKA TIMUR – Dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, kembali mencuat ke publik. Hal ini menyusul langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, saat dihubungi awak media. Tanak membenarkan bahwa ada kegiatan OTT yang dilakukan di Sulawesi Tenggara.
” Iya, OTT dilakukan di Koltim ,” ujar Tanak melalui pesan singkat, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (7/8/2025).
Menanggapi hal tersebut, Konsorsium Pemuda Juang Nusantara (KPJN) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK. Koordinator KPJN, Bung Asis, menilai OTT ini menjadi bukti konkret bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih, apalagi jika menyangkut pejabat publik.
” Kami mendukung langkah tegas dan terukur yang dilakukan KPK RI. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kejahatan korupsi harus dilawan di semua tingkatan, termasuk di daerah,”tegas Bung Asis dalam keterangan resminya, Kamis (7/8/25).
Menurutnya, kepala daerah seharusnya menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan, bukan justru terlibat dalam dugaan praktik korupsi yang merugikan rakyat.
KPJN juga mendesak agar KPK tidak ragu untuk menetapkan status tersangka dan melakukan penahanan terhadap kepala daerah yang terjaring OTT, apabila bukti yang dimiliki sudah cukup kuat.
” Siapa pun yang mencoba melindungi pelaku korupsi adalah musuh rakyat. Jika bukti sudah cukup, kami mendesak KPK untuk segera menetapkan status tersangka dan melakukan penahanan. Ini penting agar tidak ada celah untuk manuver politik atau intervensi elit yang dapat mengganggu proses hukum,” tegas Bung Asis.
Dugaan keterlibatan pejabat dalam kasus ini kian menguat, menyusul informasi bahwa ruangan kantor Bupati Koltim telah dipasangi garis polisi (police line) oleh tim penyidik KPK serta adanya beberapa pihak (swasta dan ASN) yang telah di amankan dan diperiksa tim penyidik KPK di ruangan Tipikor Polda Sultra.
KPJN turut mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan pemuda Sulawesi Tenggara, untuk mengawal proses hukum yang sedang berjalan serta mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
” Momentum ini harus menjadi tonggak perlawanan terhadap budaya impunitas. Jangan beri ruang bagi siapa pun untuk bermain-main dengan uang rakyat. Kita harus kawal bersama proses hukum agar berjalan tanpa intervensi,” tutup Asis.
