SUARAINTERAKTIF.COM, MUBAR – Pernyataan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muna Barat, La Ode Amin, yang mengkritik keras kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Pemkab Mubar) terkait pembangunan infrastruktur kantor dan rumah jabatan yang dinilainya “gagal fokus”, menuai tanggapan serius dari berbagai pihak.
Dalam sebuah pernyataan publik, La Ode Amin menyoroti lambannya pembangunan infrastruktur pemerintahan di Mubar. Ia menyebut bahwa meski Mubar telah berusia 11 tahun sejak pemekaran, daerah ini masih belum memiliki kantor bupati permanen dan rumah jabatan yang berfungsi secara maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Ketua LIRA Mubar (Lumbung Informasi Rakyat), La Ode Rude, menyayangkan sikap La Ode Amin yang menurutnya tidak mencerminkan peran dan fungsi pengawasan legislatif yang seharusnya dijalankan oleh DPRD.
Dan bahkan Pernyataan tersebut seolah ingin melepaskan tanggung jawab DPRD dari proses perencanaan dan pengawasan yang selama ini berlangsung.
“Seharusnya sebagai anggota DPRD, terlebih lagi sebagai wakil ketua, La Ode Amin tidak hanya mengkritik dari luar seolah-olah tidak ikut terlibat dalam proses itu. DPRD punya peran sentral dalam membahas, menyetujui, dan mengawasi program pemerintah daerah. Kalau ada yang salah dalam pembangunan, pertanyaannya: selama ini DPRD ngapain?,” tegasnya, Kamis (17/7/2025).
Terlebih lagi, Lanjut La Ode Rude menambahkan bahwa keberhasilan maupun kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan bukan semata-mata tanggung jawab eksekutif, dalam hal ini bupati dan jajarannya. Melainkan juga menjadi tanggung jawab legislatif sebagai mitra sejajar yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“DPRD bukan hanya sekadar lembaga penyampai kritik, tapi bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Tidak elok jika di saat rakyat menunggu solusi, DPRD justru saling lempar tanggung jawab,” ucapnya.
Lebih lanjut, La Ode Rude juga mengingatkan, masyarakat Muna Barat hari ini sangat menaruh harapan besar terhadap para wakilnya di parlemen Daerah. Untuk itu, dirinya menyarankan agar para anggota DPRD lebih banyak melakukan introspeksi diri.
Sekaligus memperkuat fungsi kontrol, serta bersinergi dengan eksekutif demi kepentingan rakyat, bukan justru menjadikan ruang publik sebagai ajang saling menyalahkan.
“Kami berharap DPRD mulai fokus memperbaiki internal dan bekerja maksimal sesuai amanah rakyat. Karena pada akhirnya, rakyat akan menilai dari apa yang dikerjakan, bukan dari apa yang dikritisi ,” pintanya.
