SUARAINTERAKTIF.COM, Buton Utara – Puluhan mahasiswa dan masyarakat Desa Kurolabu, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Kurolabu Raya (HIPMAKUBRA), menggelar aksi damai di depan Kantor Desa Kurolabu, Selasa (11/11/2025).
Aksi tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan desa, khususnya terkait keterlambatan realisasi program bantuan masyarakat tahun 2025 dan transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dalam aksi yang berlangsung tertib itu, massa menyampaikan sejumlah aspirasi agar pemerintah desa lebih terbuka dan akuntabel dalam melaksanakan program bantuan masyarakat serta melakukan evaluasi terhadap kepengurusan BUMDes.
Jenderal Lapangan, Andi Pranata, menegaskan bahwa suara masyarakat bukanlah bentuk penolakan, melainkan ajakan moral untuk bersama-sama memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.
“Desa Kurolabu punya potensi besar. Kami hanya ingin memastikan program bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan BUMDes dikelola secara terbuka,” ujarnya.
Senada, Ketua HIPMAKUBRA sekaligus Koordinator Lapangan, Ifal Satrio, menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah publik.
“Kami menuntut tata kelola yang bersih dan berpihak kepada masyarakat. Pemerintahan yang baik lahir dari transparansi dan keberanian memperbaiki kekeliruan,” katanya.
Dalam pernyataannya, HIPMAKUBRA dan masyarakat Kurolabu menyampaikan dua poin tuntutan utama:
1. Mendesak Pemerintah Desa Kurolabu segera merealisasikan program bantuan masyarakat tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam APBDes 2024 tanpa adanya perubahan daftar penerima bantuan.
2. Mendesak diselenggarakannya Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk mengevaluasi dan memperbarui kepengurusan BUMDes agar lebih transparan, profesional, dan berpihak kepada warga.
Menanggapi aspirasi tersebut, Pj. Kepala Desa Kurolabu, Risno, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada mahasiswa serta masyarakat yang telah menyampaikan pendapat dengan cara damai dan santun.
“Kami berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan secara tertib. Pemerintah desa akan menindaklanjuti dan membahas bersama langkah-langkah perbaikan secara terbuka,” ujarnya.
Usai aksi, dilaksanakan forum hearing antara perwakilan massa dan pemerintah desa untuk membahas poin-poin aspirasi. Dalam forum itu, perwakilan peserta aksi, Ogit S., memberikan waktu hingga akhir November bagi pemerintah desa untuk merealisasikan hasil kesepakatan.
“Kami menunggu tindak lanjut nyata. Jika belum ada kejelasan, kami siap melakukan aksi lanjutan dengan tetap menjunjung tinggi etika dan kedamaian,” ucapnya.
Melalui dialog tersebut, disepakati beberapa poin penting antara pemerintah desa dan perwakilan masyarakat:
1. Pemerintah Desa akan merealisasikan program bantuan masyarakat tahun 2025 sesuai data APBDes 2024.
2. Pemerintah Desa akan menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk mengevaluasi dan memperbaharui kepengurusan BUMDes.
3. Seluruh proses akan dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, dengan melibatkan unsur masyarakat.
Aksi damai HIPMAKUBRA dan masyarakat Kurolabu berakhir dengan tertib dan kondusif. Gerakan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, adil, dan berintegritas.
