SUARAINTERAKTIF.COM,Muna Barat – Sebuah video klip promosi wisata yang menampilkan langsung Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, bersama grup musik nasional Angkasa Band di tengah anjuran Presiden Prabowo untuk melakukan Efisiensi tengah menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena kehadiran artis nasional, melainkan penggunaan simbol dan fasilitas negara seperti kendaraan dan pakaian dinas lengkap dengan lambang Garuda serta kehadiran ajudan resmi dalam video berdurasi empat menit itu.
Video tersebut mengundang kritik karena dinilai membaurkan batas antara aktivitas pribadi dan jabatan publik. Meski diklaim sebagai strategi promosi wisata, sejumlah pihak menilai substansi video lebih menonjolkan sosok bupati ketimbang destinasi atau budaya lokal.
Menanggapi sorotan publik, Kepala Dinas Kominfo Muna Barat, Al Rahman, dalam pernyataannya di beberapa media online menegaskan bahwa produksi video tersebut tidak menggunakan dana APBD.
“Semua biaya berasal dari dana pribadi Pak Bupati. Tidak ada anggaran daerah yang digunakan. Kehadiran artis adalah bagian dari promosi wisata daerah, “tegasnya Al Rahman.
Pernyataan kadis kominfo Muna Barat tersebut sontak memantik reaksi dan kontroversi publik. Publik mempertanyakan penggunaan atribut negara dalam kegiatan promosi daerah tersebut yang diklaim tidak menggunakan dana APBD, melainkan dana pribadi.
Pemerhati kebijakan publik, LM Junaim, mengkritik tajam penggunaan simbol negara dalam konteks nonformal. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran etika kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
” Masalahnya bukan siapa yang bayar. Ketika pakaian resmi, lambang negara, hingga ajudan ikut tampil, maka batas antara kepentingan pribadi dan jabatan publik menjadi kabur. Ini berbahaya,” tegasnya.
Menurut Junaim, penggunaan simbol negara di luar konteks formal bisa menciptakan penyesatan visual. Video yang diklaim sebagai promosi wisata justru tampak sebagai bentuk kampanye personal terselubung.
“Ini bukan promosi wisata, tapi promosi figur. Video seperti ini berpotensi membingungkan publik, karena seolah-olah program pemerintah, padahal tidak melalui proses resmi dan di klaim tidak menggunakan dana daerah,”katanya.
Lebih lanjut, Pria yang biasa di sapa Juna itu juga menyoroti kemungkinan digunakannya fasilitas negara dalam proses produksi video tersebut, seperti kendaraan dinas, pengamanan ajudan, hingga dokumentasi oleh aparatur sipil negara.
Ia menambahkan bahwa simbol negara bukanlah kostum bebas pakai, melainkan lambang legitimasi kekuasaan yang penggunaannya diatur secara ketat oleh undang-undang.
“Meskipun dibiayai pribadi, jika fasilitas negara terlibat, apalagi saat jam kerja maka tetap ada potensi penyalahgunaan wewenang,”tutupnya.
