SUARAINTERAKTIF.COM,KENDARI – Insiden tragis yang merenggut nyawa seorang siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, menjadi peringatan keras atas lemahnya aspek keselamatan infrastruktur pendidikan di daerah. Peristiwa yang terjadi di SDN 7 Barangka, Desa Lapolea, Kecamatan Barangka, Kamis (30/4/2026), itu menelan korban jiwa seorang siswa berinisial SL (7) setelah tertimpa tembok papan nama sekolah yang roboh, serta melukai dua siswa lainnya.
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra, La Isra, menyampaikan duka mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa tragedi ini tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa, melainkan sebagai alarm serius bagi pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan lingkungan pendidikan.
“Sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak. Ketika justru menghadirkan ancaman, maka ada yang keliru dalam tata kelola dan pengawasan infrastruktur pendidikan,” tegas La Isra dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).
La Isra menilai, peristiwa ini menjadi refleksi mendalam di momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Menurutnya, tragedi di Muna Barat harus dijadikan koreksi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan.
“Momentum Hari Pendidikan Nasional ini harus menjadi bahan koreksi untuk kita semua. Ini pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peringatan Hardiknas tidak cukup hanya bersifat seremonial, tetapi harus diiringi dengan langkah nyata dalam membenahi aspek keselamatan dan kualitas fasilitas pendidikan.
La Isra menekankan bahwa kewenangan pengelolaan fasilitas pendidikan tingkat SD dan SMP berada di tangan pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi fisik seluruh sekolah.
Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan adalah identifikasi dan pendataan secara komprehensif terhadap sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas rusak, tidak layak, atau berpotensi membahayakan keselamatan siswa.
“Jangan menunggu korban berikutnya. Audit total harus segera dilakukan, mulai dari bangunan utama hingga fasilitas pendukung seperti papan nama, pagar, dan struktur lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, La Isra menegaskan bahwa hasil audit tersebut tidak boleh berhenti pada data semata. Pemerintah daerah harus bergerak cepat menyusun dan mengajukan program perbaikan ke pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku.
Ia menilai, saat ini merupakan momentum tepat karena pemerintah pusat tengah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pemerintah pusat sudah membuka ruang dan peluang. Tinggal bagaimana pemerintah daerah responsif, cepat, dan tepat dalam mengusulkan kebutuhan perbaikan sekolah,” jelasnya.
La Isra juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mencegah terulangnya tragedi serupa. Ia menilai, lemahnya koordinasi dan respons cepat dapat berujung pada kelalaian yang berakibat fatal.
“Keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar pelengkap administrasi. Ini menyangkut nyawa dan masa depan generasi bangsa,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, La Isra mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pihak sekolah, hingga masyarakat, untuk bersama-sama memastikan keamanan lingkungan pendidikan.
Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap fasilitas sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.
“Ini adalah tanggung jawab moral bersama. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar tidak terulang lagi di masa depan,” pungkasnya.
