SUARAINTERAKTIF.COM,KENDARI – Ditengah riuhnya panggung politik nasional, publik dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: apakah kritik yang berseliweran hari ini benar-benar merepresentasikan suara rakyat, atau sekadar gema kepentingan kelompok tertentu
Kritik, dalam demokrasi, adalah hal yang niscaya. Ia menjadi alat kontrol sekaligus penyeimbang kekuasaan. Namun, ketika kritik kehilangan pijakan pada realitas sosial, ia berubah menjadi kebisingan-keras terdengar, tetapi minim makna.
Fenomena inilah yang belakangan kerap mengiringi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Serangan demi serangan, disertai narasi yang dibangun secara masif, terus menggiring opini publik. Akan tetapi, di balik itu semua, terdapat fakta yang tak mudah dipatahkan: program-program pemerintah justru mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang selama ini berada di pinggiran pembangunan.
Dua program yang mencuat ke permukaan adalah Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Keduanya tidak sekadar hadir sebagai janji populis, melainkan sebagai intervensi struktural yang menyasar persoalan mendasar bangsa-ketimpangan akses dan keterbatasan kesempatan.
Sekolah Rakyat, misalnya, membuka jalan bagi kelompok masyarakat kurang mampu yang selama ini terhambat oleh biaya dan akses pendidikan. Program ini tidak hanya menghadirkan ruang belajar, tetapi juga memperluas harapan bagi anak-anak dari keluarga marginal yang sebelumnya nyaris tanpa pilihan.
Di sisi lain, Koperasi Merah Putih hadir sebagai jawaban konkret atas stagnasi ekonomi desa. Selama bertahun-tahun, desa kerap diposisikan sebagai pemasok bahan mentah, tanpa akses distribusi yang adil maupun kekuatan tawar yang memadai. Kini, melalui koperasi merah putih, potensi lokal mulai dikelola, nilai tambah diciptakan, dan masyarakat desa didorong menuju kemandirian ekonomi.
Lebih jauh, program ini juga menyentuh persoalan klasik urbanisasi. Ketika desa memiliki akses ekonomi yang lebih kuat, dorongan untuk bermigrasi ke kota dapat ditekan. Dampaknya bukan hanya pada penguatan desa, tetapi juga pada berkurangnya beban kota-mulai dari kepadatan penduduk, kemacetan, hingga persoalan sosial lainnya.
Di titik ini, kritik yang terus diarahkan kepada pemerintah menjadi terasa paradoks. Di saat narasi negatif diproduksi secara berulang, realitas di lapangan justru menunjukkan arah yang berbeda.
Hal tersebut ditegaskan oleh La Ode Abdul Harits Nugraha, atau yang akrab disapa Dimas, pemerhati kebijakan publik. Ia menilai arah kritik saat ini cenderung kehilangan substansi.
“Kita boleh memberi kritik dan masukan kepada pemerintah, tetapi kritik harus berbasis fakta. Yang terjadi sekarang, banyak kritik yang tidak lagi melihat realitas di lapangan. Padahal masyarakat sudah mulai merasakan dampak program, terutama di desa dan kelompok marginal,” ujarnya.
Dimas menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat merupakan bentuk keberpihakan negara yang nyata, bukan sekadar retorika.
“Ini bukan program simbolik. Ini program yang menyentuh langsung masyarakat bawah. Desa yang dulu terisolasi mulai memiliki akses ekonomi, dan anak-anak yang kesulitan sekolah kini punya peluang. Ini fakta yang tidak bisa dibantah,” tegasnya.
Sebagai alumni Magister Universitas Nasional dan eks Ketua BEM FISIP UHO, Dimas juga menilai pendekatan yang dilakukan Presiden Prabowo menunjukkan upaya keluar dari pola pembangunan lama yang cenderung elitis dan terpusat.
“Jika pembangunan hanya berputar di kota, kesenjangan tidak akan pernah selesai. Hari ini kita melihat ada upaya serius membangun dari bawah. Di situlah masyarakat mulai merasakan kehadiran negara,” tambahnya.
Pada akhirnya, publik dituntut untuk lebih jernih dalam membaca realitas: siapa yang benar-benar berbicara untuk rakyat, dan siapa yang sekadar berbicara atas nama rakyat.
Di tengah derasnya serangan politik, tingkat kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pun tetap terjaga. Sebab, bagi masyarakat, yang paling menentukan bukanlah kerasnya opini, melainkan nyata atau tidaknya dampak yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
